Ketika Suara Tunggal Menjadi Tsunami Politik

Oleh : Bestley
Mahasiswa Fakulta Hukum UNILAK

BMBerita.com, Pekanbaru - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kian mendekat, membawa harapan dan dinamika politik yang menggerakkan berbagai lini masyarakat. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan janji-janji politik, muncul fenomena yang sering kali diremehkan: golput. Pilkada, sebagai salah satu sarana demokrasi paling penting di Indonesia, menjadi cerminan langsung dari keterlibatan rakyat dalam menentukan nasib daerahnya. Namun, bagi sebagian kalangan, partisipasi di bilik suara tidak lagi dianggap sebagai kewajiban, melainkan pilihan yang bisa diabaikan.

Fenomena golput, di mana warga negara memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya, sering kali dilihat sebagai keputusan individu yang tidak memiliki dampak signifikan. “Hanya saya sendiri yang tidak memilih, itu tak akan mengubah apapun,” mungkin itulah pikiran sebagian besar golongan yang tidak memberikan suaranya. Namun, yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa keputusan serupa dapat terjadi dalam jumlah besar dan akhirnya berdampak luas pada hasil Pilkada. Fenomena ini bisa dijelaskan melalui konsep fallacy of composition  serta tragedy of the commons, di mana keputusan yang tampaknya sepele ketika dilakukan oleh individu dapat menimbulkan akibat yang besar ketika banyak orang memilih jalan yang sama.

Fenomena golput bukanlah hal baru dalam sejarah pemilu di Indonesia, tetapi angka partisipasi yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Pada Pilkada 2018, misalnya, tingkat golput di beberapa daerah besar mencapai angka 30-40 persen. Pada Pilpres 2019, meskipun partisipasi masyarakat meningkat hingga 81 persen, golput tetap menjadi isu yang tak bisa diabaikan. Pilkada 2024 pun diprediksi akan menghadapi tantangan serupa.

Mengapa golput semakin merajalela? Salah satu penyebab utamanya adalah kekecewaan terhadap para pemimpin daerah yang dinilai tidak memenuhi harapan, serta ketidakpuasan terhadap proses politik yang dianggap tidak membawa perubahan signifikan bagi kehidupan rakyat. Di beberapa daerah, masyarakat bahkan menganggap bahwa siapa pun yang menang dalam Pilkada tidak akan memberikan perbedaan berarti dalam kesejahteraan mereka.

Di sinilah letak kesalahan berpikir yang muncul. Ketika seseorang memutuskan untuk tidak memilih, ia cenderung berpikir bahwa satu suara saja tidak akan memengaruhi hasil akhir. Namun, apa yang tidak disadari adalah bahwa ribuan, bahkan jutaan orang bisa memiliki pemikiran yang sama. Inilah yang disebut dengan fallacy of composition  — kesalahan logika di mana tindakan individu dianggap tidak signifikan, tetapi ketika diakumulasikan dapat memberikan dampak besar.

Selain itu, fenomena golput juga bisa dilihat dari kacamata tragedy of the commons, yaitu ketika kepentingan individu bertabrakan dengan kepentingan bersama. Dalam konteks Pilkada, setiap orang yang memilih untuk golput mungkin merasa bahwa tindakan mereka adalah keputusan pribadi yang tidak merugikan siapapun. Namun, ketika keputusan ini diambil oleh banyak orang, hasilnya bisa menjadi bencana bagi demokrasi.

Bayangkan sebuah daerah di mana tingkat golput mencapai 40 persen. Kandidat yang terpilih pada akhirnya mungkin hanya memperoleh dukungan dari sebagian kecil pemilih yang aktif. Hal ini menimbulkan persoalan legitimasi, di mana seorang kepala daerah terpilih dengan basis dukungan yang sangat sempit, dan dengan demikian, pemerintahannya bisa dianggap tidak mewakili kepentingan mayoritas masyarakat. Situasi ini menciptakan lingkaran setan. Ketika semakin banyak orang golput, maka semakin besar kemungkinan calon pemimpin yang terpilih tidak mencerminkan aspirasi mayoritas masyarakat. Akibatnya, kekecewaan masyarakat terhadap pemimpin yang dianggap tidak kompeten atau tidak sesuai dengan harapan justru semakin meningkat, yang pada akhirnya memicu lebih banyak golput pada pemilu berikutnya.

Untuk memahami golput dalam konteks hukum, kita perlu meninjau dasar hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam UU ini, dijelaskan berbagai ketentuan mengenai tata cara, prosedur, dan penyelenggaraan pemilihan langsung bagi kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu, secara umum, penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pilkada, dilandasi oleh UUD 1945 Pasal 22E, yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif, presiden, wakil presiden, dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun. Prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) juga diatur dalam konstitusi dan menjadi fondasi demokrasi kita.

Secara hukum, golput tidak dilarang karena memberikan hak bagi warga negara untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bebas, termasuk memilih untuk tidak memilih. Namun, partisipasi dalam pemilu dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan dalam sistem demokrasi. Ketika angka golput meningkat, legitimasi hasil pemilu bisa terancam, dan ini menjadi masalah dalam perspektif hukum tata negara. Prof. Mahfud MD, seorang ahli tata negara, pernah mengingatkan bahwa meskipun golput tidak dilarang secara hukum, keputusan untuk tidak memilih dapat berdampak pada legitimasi moral seseorang. "Golput itu bukan pelanggaran hukum, tapi secara moral itu mengurangi hak Anda untuk menuntut pemerintah yang baik. Jika Anda tidak memilih, berarti Anda menyerahkan nasib Anda kepada orang lain," ujarnya di sebuah cuitan. (Twitter, Mahfud MD, 2024).

Dari sudut pandang hukum, partisipasi dalam pemilu juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menegaskan hak dan kewajiban warga negara dalam menggunakan hak pilih. Meskipun tidak ada sanksi bagi mereka yang memilih untuk golput, undang-undang tersebut menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi sebagai sarana untuk memastikan bahwa proses politik berjalan sesuai dengan kehendak rakyat.

Pilkada merupakan fondasi utama dari sistem desentralisasi yang diadopsi oleh Indonesia. Melalui Pilkada, rakyat diberikan kekuasaan langsung untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan di tingkat lokal. Namun, jika angka golput terus meningkat, demokrasi lokal bisa kehilangan maknanya. Kepala daerah yang seharusnya bekerja berdasarkan mandat rakyat bisa terpilih dengan dukungan yang minimal, sehingga memperlemah akuntabilitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Lebih jauh lagi, angka golput yang tinggi juga bisa memberikan ruang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk memanipulasi hasil Pilkada. Ketika partisipasi rendah, kekuatan politik yang memiliki basis massa solid dan terorganisir lebih mungkin untuk memenangkan pemilu, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya mewakili keinginan mayoritas. Ini bisa menciptakan distorsi dalam demokrasi, di mana minoritas yang vokal mendapatkan kekuasaan yang tidak proporsional.

Mengatasi fenomena golput tidak bisa hanya dengan kampanye biasa yang mengajak orang untuk datang ke TPS. Harus ada pendekatan yang lebih dalam untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan para kandidat yang maju. Salah satu cara untuk melawan apatisme politik ini adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya setiap suara, serta dampak dari golput secara kolektif. Kita harus mulai dengan memberikan pemahaman bahwa pemilihan umum bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab. Setiap suara memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan daerah selama lima tahun ke depan. Bahkan ketika pilihan yang tersedia dirasa tidak ideal, tetap memilih adalah cara untuk menunjukkan partisipasi aktif dalam demokrasi. Dengan memilih, masyarakat berperan dalam mengurangi kemungkinan kandidat yang kurang layak untuk terpilih hanya karena kurangnya partisipasi dari mayoritas pemilih.

Pilkada 2024 akan menjadi ajang penting bagi bangsa ini untuk menegaskan kembali komitmen terhadap demokrasi. Dalam konteks inilah, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menghindari golput, tetapi juga untuk mendorong orang lain agar turut berpartisipasi. Harus ada usaha kolektif untuk membangun kesadaran bahwa setiap suara adalah kontribusi nyata untuk masa depan daerah, bahkan jika satu suara tampak tidak berarti dalam pandangan individu.

Upaya ini harus dimulai dari sekarang, melalui diskusi-diskusi publik, pendidikan politik yang inklusif, serta kampanye yang menekankan pentingnya partisipasi politik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Jika dibiarkan, fenomena golput akan terus tumbuh dan menggerogoti legitimasi Pilkada, menciptakan situasi di mana pemimpin terpilih bukanlah cerminan dari aspirasi rakyat.

Fenomena golput yang sering dianggap sebagai keputusan pribadi yang tidak signifikan ternyata memiliki dampak luas bagi demokrasi kita. Fallacy of composition  dan tragedy of the commons yang terlihat dalam pola golput ini harus diantisipasi dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya suara tunggal dalam pemilu. Ketika suara-suara kecil itu bergabung, mereka bisa menjadi tsunami politik yang menentukan arah masa depan daerah dan bangsa.